KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME YANG BELUM MEMILIKI SURAT IZIN PENYELENGGARA REKLAME DI KOTA SURABAYA

ANA FIRLI, 12124049 (2025) KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME YANG BELUM MEMILIKI SURAT IZIN PENYELENGGARA REKLAME DI KOTA SURABAYA. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) cover - Ana Firli.pdf Download (9MB)
	Text (BAB I) bab i - Ana Firli.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab ii - Ana Firli.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab iii - Ana Firli.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Ana Firli.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Ana Firli.pdf Download (4MB)

Abstract

Keterkaitan antara perizinan penyelenggaraan reklame dan pemungutan pajak reklame di Kota Surabaya selalu menimbulkan permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain terdapat beberapa penyelenggaraan reklame yang telah dipungut pajak reklame akan tetapi proses perizinannya masih terkendala atau bahkan ditolak oleh Pemerintah Kota Surabaya karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga yang menjadi perdebatan adalah sampai batas mana kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pemungutan pajak reklame terutama jika dilihat dari sisi keabsahan hukumnya serta sampai batas mana tugas Pemerintah Kota Surabaya untuk melindungi warga masyarakatnya, khususnya para penyelenggara reklame. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan pemungutan pajak terhadap reklame yang ada wilayah Kota Surabaya baik yang memiliki izin penyelenggara reklame maupun yang belum memiliki izin ada pada Pemerintah Kota Surabaya, hal tersebut dikarenakan sifat pajak itu sendiri yang memaksa, sehingga selama ada reklame yang telah memenuhi syarat sebagai objek pajak reklame, maka Pemerintah Kota Surabaya akan memungut pajak terhadap reklame tersebut. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga telah memenuhi unsur keabsahan dalam memungut pajak reklame serta secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Serta Penyelenggara reklame wajib mengurus proses perizinan sebagai bentuk perlindungan hukum yang paling utama bagi penyelenggara reklame itu sendiri. Kata Kunci: reklame; pajak reklame; perizinan reklame; perlindungan hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	11 Mar 2026 03:02
Last Modified:	11 Mar 2026 03:02
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2413

Actions (login required)

View Item

Downloads