KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG CURIAN (DALAM STUDI KASUS NO.3/YUR/PID/2018)

SRI DEWI MAZIDATUL N., 02120027 (2024) KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG CURIAN (DALAM STUDI KASUS NO.3/YUR/PID/2018). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - sri.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) bab I - sri.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - sri.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - sri.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - sri.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - sri.pdf Download (2MB)

Abstract

Indonesia Sebagai Negara Hukum Memiliki Kewajiban Untuk Menerapkan Hukum Dalam Kehidupan Sehari-Hari. Fungsi Hukum Sebagai Alat Manajemen Sosial Memastikan Adanya Perlindungan, Rasa Aman, Dan Ketertiban Dalam Masyarakat. Salah Satu Permasalahan Hukum Yang Sering Muncul Adalah Tindak Pidana Penadahan, Yang Diatur Dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penadahan Merupakan Tindakan Menerima Atau Menguasai Barang Hasil Kejahatan, Yang Secara Tidak Langsung Memfasilitasi Tindak Pidana Seperti Pencurian, Khususnya Pencurian Kendaraan Bermotor. Penelitian Ini Berfokus Pada Kepastian Hukum Dalam Kasus Recidive Tindak Pidana Penadahan, Khususnya Melalui Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1218 K/Pid/2023. Dalam Kasus Ini, Terdakwa Telah Melakukan Penadahan Sebanyak Tiga Kali (Recidive), Namun Mahkamah Agung Tidak Mempertimbangkan Alasan Kasasi Jaksa Terkait Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Recidive, Dan Menyerahkan Wewenang Sepenuhnya Kepada Judex Facti. Keputusan Ini Menimbulkan Pertanyaan Mengenai Bagaimana Pertimbangan Hukum Yang Diterapkan Oleh Mahkamah Agung Dan Apakah Putusan Tersebut Mencerminkan Prinsip Keadilan Yang Berlaku. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Studi Kasus Dengan Pendekatan Yuridis Normatif, Yang Menganalisis Pertimbangan Hukum Serta Penerapan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Recidive. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Adanya Ketidakkonsistenan Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Recidive Penadahan, Sehingga Dibutuhkan Evaluasi Lebih Lanjut Terkait Standar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan. Kata Kunci: Penadahan, Recidive, Pertimbangan Hukum, Kepastian Hukum, Mahkamah Agung.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 May 2026 10:11
Last Modified:	13 May 2026 10:11
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2610

Actions (login required)

View Item

Downloads