BHAKTI BUDI UTOMO, 02113017 (2017) EFEKTIFITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMURNOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEKERJA/BURUH. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.
Text
Bhakti Fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (835kB) |
|
Text
Bhakti.pdf Download (366kB) |
Abstract
Prosedur penetapan upah minimum yang dilakukan melalui tahapan survey kebutuhan hidup layak {KHL} Oleh dewan pengupahan propinsi/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri dari unsur pekerja/buruh,pengusaha,pemerintah dan pakar atau akedimisi telah mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam hubungan kerja yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. Besarnya hasil survey kebutuhan hidup layak telah disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari bagi pekerja lajang. Setelah survey kebutuhan hidup layak {KHL] diketahui besarannya,maka dewan pengupahan menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Upah minimum. Gubernur mempunyai wewenang untuk menaikkan atau menurunkan besarnya hasil survey kebutuhan hidup layak {KHL] dengan berbagai pertimbangan sebelum ditetapkan menjadi Upah minimum. Disamping itu bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum diberi kesempatan untuk mengajukan penangguhan pemberlakuan Upah minimum. Dengan ketentuan tersebut pekerja/buruh tidak lagi mendapat perlindungan secara penuh dalam hal pengupahan. Kata Kunci: Upah minimum,Kebutuhan hidup layak [KHL].
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Repository Administrator |
Date Deposited: | 13 Aug 2018 02:12 |
Last Modified: | 13 Aug 2018 02:12 |
URI: | http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/431 |
Actions (login required)
View Item |