EFEKTIFITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMURNOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEKERJA/BURUH

BHAKTI BUDI UTOMO, 02113017 (2017) EFEKTIFITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMURNOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEKERJA/BURUH. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

[img] Text
Bhakti Fulltext.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (835kB)
[img] Text
Bhakti.pdf

Download (366kB)

Abstract

Prosedur penetapan upah minimum yang dilakukan melalui tahapan survey kebutuhan hidup layak {KHL} Oleh dewan pengupahan propinsi/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri dari unsur pekerja/buruh,pengusaha,pemerintah dan pakar atau akedimisi telah mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam hubungan kerja yaitu pekerja/buruh dan pengusaha. Besarnya hasil survey kebutuhan hidup layak telah disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari bagi pekerja lajang. Setelah survey kebutuhan hidup layak {KHL] diketahui besarannya,maka dewan pengupahan menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Upah minimum. Gubernur mempunyai wewenang untuk menaikkan atau menurunkan besarnya hasil survey kebutuhan hidup layak {KHL] dengan berbagai pertimbangan sebelum ditetapkan menjadi Upah minimum. Disamping itu bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan upah minimum diberi kesempatan untuk mengajukan penangguhan pemberlakuan Upah minimum. Dengan ketentuan tersebut pekerja/buruh tidak lagi mendapat perlindungan secara penuh dalam hal pengupahan. Kata Kunci: Upah minimum,Kebutuhan hidup layak [KHL].

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Repository Administrator
Date Deposited: 13 Aug 2018 02:12
Last Modified: 13 Aug 2018 02:12
URI: http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/431

Actions (login required)

View Item View Item
["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]