BELLATRIX PUTRI ALIANDRINI, 12215049 (2019) SANKSI NOTARIS TERHADAP PEKERJA NOTARIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. Masters thesis, Universitas Narotama.
![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
Cover.pdf Download (9MB) |
|
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (9MB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf Download (9MB) |
|
Text (BAB I)
Bab I.pdf Download (9MB) |
|
Text (BAB II)
Bab II.pdf Download (19MB) |
|
Text (BAB III)
Bab III.pdf Download (8MB) |
|
Text (BAB IV)
Bab IV.pdf Download (962kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf Download (9MB) |
Abstract
Penelitian ini berjudul Tanggung gugat Notaris terhadap pekerja Notaris yang tidak diikutkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penulis memilih judul ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa Notaris sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial karena hal itu merupakan kebutuhan mendasar dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni : statute approach, conceptual approach dan case approach. Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam menyusun data dan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah metode deduksi yaitu metode penyelidikan didasarkan pada asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat khusus atau dari teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja Notaris yang tidak didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Notaris, serta mengetahui dan menganalisis mengenai sanksi bagi Notaris yang tidak mengikut sertakan pekerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja Notaris yang tidak didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelengara Jaminan Sosial oleh Notaris, yaitu dengan membuat pengaduan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah sesuai domisili kantor Notaris berada. Hal ini telah diatur didalam pasal 70 huruf g UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran terhadap Undang-undang. Selanjutnya oleh Majelis Pengawas Daerah laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. (2) Sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat organisasi Notaris. Hal tersebut sesuai dengan pasal 76-77 UUJN yang mengatur tentang kewenangan Majelis Pengawas Pusat. Dalam kasus ini Notaris dapat dikenai sanksi pelanggaran kode etik profesi karena terbukti melanggar Undang-Undang BPJS dengan tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan sosial. Kata Kunci : Jaminan Sosial, , BPJS, Pekerja Notaris.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Repository Administrator |
| Date Deposited: | 15 Mar 2022 02:48 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 03:39 |
| URI: | http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1110 |
Actions (login required)
 |
View Item |