CAHYO WIDODO, 12218053 (2020) TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG DIDUGA MENGANDUNG TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN. Masters thesis, Universitas Narotama.
![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
Cover.pdf Download (7MB) |
|
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (7MB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf Download (7MB) |
|
Text (BAB I)
Bab I.pdf Download (7MB) |
|
Text (BAB II)
Bab II.pdf Download (17MB) |
|
Text (BAB III)
Bab III.pdf Download (5MB) |
|
Text (BAB IV)
Bab IV.pdf Download (1MB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf Download (7MB) |
Abstract
Pemerintah Indonesia memperluas kembali ketentuan Pihak Pelapor dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan Notaris sebagai salah satu pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dengan tujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Hal ini menjadi perdebatan permasalah hukum serta dalam praktek pelaksanaannya terdapat kesulitan yang dialami oleh beberapa kalangan Notaris. Terdapat pertentangan aturan hukum dimana disatu sisi Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan akta yang diatur oleh Undang-Undang dan di sisi lain Notaris juga dibebani kewajiban lain sebagai pihak pelapor dalam transaksi keuangan mencurigakan dimaksud yang hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ditambah lagi kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah mengenai pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta parameter mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian tesis ini yaitu pembahasan pertama menyimpulkan adanya pertentangan hukum dimana Notaris telah diberikan kewenangan melalui Undang-Undang, dan oleh karena itu apabila Notaris dibebani kewajiban lain harus diatur pula dalam Undang-Undang. secara sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang ada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Hasil pembahasan kedua terkait Notaris yang tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran dan pelaporannya terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan, akan berakibat hukum yaitu dikenai sanksi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Perka PPPATK Nomot 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, yang menyatakan bahwa “Profesi yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa : a. teguran tertulis, b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, dan/ atau c. denda administratif.” serta, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap AHU. Maka sebaiknya Notaris tetap melaksanakan kewajiban sebagai pihak pelapor tersebut, hal ini adalah sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selain itu untuk menghindari Notaris dari sanksi dan permasalahan hukum dikemudian hari. Kata Kunci : Notaris, Pihak Pelapor, Transaksi Keuangan Mencurigakan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Repository Administrator |
| Date Deposited: | 16 Mar 2022 02:30 |
| Last Modified: | 17 Mar 2022 03:37 |
| URI: | http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1112 |
Actions (login required)
 |
View Item |