INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ELSA MARHAENI DAMAYANTI, 02117008 (2021) INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) COVER.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) Daftar Pustaka.pdf Download (4MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). merubah kelembagaan KPK dari yang mulanya lembaga independen kini menjadi lembaga eksekutif, akan tetapi kewenangan yang dimiliki KPK bersifat independensi. Perubahan lembaga KPK tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh kepada independensi kinerja KPK, karena ada faktor intervensi dari lembaga lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Ratio Legis perubahan undang-undang Komisi KPK apakah sudah selaras dengan konsep lembaga eksekutif dan untuk mengetahui dan menganalisis perubahan undang-undang KPK apakah menghambat pelaksanaan kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor). Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode tipe penelitian normatif, dengan mengkaji kaidah atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan sumber referensi lain yang terkait dengan lembaga KPK sebagai lembaga eksekutif, dengan teknik pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comporative approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber yang digunakan pada penilitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjelaskan bahwa adanya perubahan lembaga KPK yang kini masuk dalam kekuasaan eksekutif akan tetapi dalam menjalankan tugasnya bersifat independen tidak sesuai dengan konsep kekuasaan lembaga eksekutif dan lembaga independen.serta adanya perubahan status pegawai dan perubahan struktural KPK menjadi hambatan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Lembaga Eksekutif, Lembaga Independen

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	11 May 2023 02:15
Last Modified:	11 May 2023 02:15
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1572

Actions (login required)

View Item

Downloads