KEABSAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No 55/ M TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PASKA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5P/HUM/2021

NOVI HAMZAH, 02119063 (2023) KEABSAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No 55/ M TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PASKA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5P/HUM/2021. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
cover.pdf

Download (7MB)
[img] Text (BAB I)
bab I.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB II)
bab II.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB III)
bab III.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB IV)
bab IV.pdf

Download (4MB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
daftar pustaka dan lampiran.pdf

Download (4MB)

Abstract

Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia mengamanatkan kewenangan secara atributif kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meskipun demikian wewenang itu tidak boleh digunakan dengan melanggar undang undang. KKI adalah Lembaga pemerintah yang mandiri dan independent. Independensi Lembaga Negara dalam Konstitusi merupakan kebebasan dari pengaruh, instruksi atau kontrol dari pihak lain. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan telah dianggap bertindak melebihi atas kewenangan yang diberikan. Putusan MA nomor 5P/HUM/2021 menganggap Peraturan MENKES tersebut suatu bentuk campur tangan pemerintah terhadap KKI, maka Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 batal demi hukum termasuk Keputusan Presiden Republik Indonesia No 55/M tahun 2020 tentang penggankatan anggota KKI periode 2020 sampai 2025. Methodologi : yuridis normatif, pendekatan perundang undangan Kata kunci : Konsil Kedokteran Indonesia, Keanggagotaan KKI

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Repository Administrator
Date Deposited: 13 Jul 2023 05:56
Last Modified: 13 Jul 2023 05:56
URI: http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1632

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year