IRMA YUSTIANA, S.H., 12220029 (2022) PENGGUNAAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG CACAT HUKUM SEBAGAI BUKTI OTENTIK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus pada Putusan 130 K/Pdt/2017). Masters thesis, Universitas Narotama.
Text (HALAMAN JUDUL)
cover.pdf Download (10MB) |
|
Text (BAB I)
bab I.pdf Download (4MB) |
|
Text (BAB II)
bab II.pdf Download (4MB) |
|
Text (BAB III)
bab III.pdf Download (4MB) |
|
Text (BAB IV)
bab IV.pdf Download (4MB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
daftar pustaka dan lampiran.pdf Download (5MB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis akibat hukum penggunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang cacat hukum sebagai bukti peralihan hak atas tanah putusan nomor 130 K/Pdt/2017 dan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli atas penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai akta otentik dalam peralihan hak atas tanah. Tipe riset hukum ini adalah doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis studi ini dijalankan dengan kualitatif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum penggunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang cacat hukum sebagai bukti peralihan hak atas tanah pada kasus putusan nomor 130 K/Pdt/2017 adalah batal demi hukum. PPJB batal karena cacat hukum yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya memenuhi persyaratan sahnya perjanjian jual beli sebagaimana ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi mempunyai itikad tidak baik dengan maksud ingin menguasai objek sengketa dengan melawan hukum, dengan melakukan kecurangan seakan-akan sebagai pembeli yang baik akan tetapi sebaliknya dengan secara licik dan berpura-pura telah membeli objek sengketa dari I Rantuh, sehingga PPJB tidak dapat dijadikan sebagai dasar akta jual beli (AJB). Perlindungan hukum bagi pembeli atas penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai akta otentik dalam peralihan hak atas tanah yaitu pembeli umumnya akan meminta perlindungan dengan meminta supaya SHM tanah dipegang oleh pihak ketiga yang disepakati. Kata kunci: akta perjanjian pengikatan jual beli, cacat hukum, bukti otentik, peralihan hak atas tanah.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Repository Administrator |
Date Deposited: | 31 Jul 2023 02:03 |
Last Modified: | 31 Jul 2023 02:03 |
URI: | http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1680 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year