FARRAH MIFTAH, 12122052 (2024) POLITIK HUKUM PENATAAN RUANG ATAS PEMBANGUNAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN DALAM KAWASAN IBUKOTA NEGARA NUSANTARA. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (COVER) cover - Farrah Miftah.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) bab I - Farrah Miftah.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) bab II - Farrah Miftah.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) bab III - Farrah Miftah.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) bab IV - Farrah Miftah.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Farrah Miftah.pdf Download (3MB) | 
Abstract
Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau yang lebih dikenal dengan IKN merupakan salah satu mega proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pembangunan ini melibatkan beberapa unsur seperti politik hukum dan juga penataan ruang terutama pada bagian pembangunan pemukiman yang berkelanjutan. Pembangunan IKN sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan hingga pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, penelitian ini menjelaskan ruang lingkup pembangunan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya pembangunan pemukiman berkelanjutan di IKN merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai Sustainable Development Goals (SDGs) dengan melibatkan beberapa tahapan pembangunan seperti kota hujan, kota spons, dan kota cerdas. Tahapan pembangunan tersebut dianggap mendukung adanya pembangunan berkelanjutan yang signifikan mengingat pengelola dan penerima kebijakan mengenai pembangunan berkelanjutan di IKN adalah masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut hingga masyarakat-masyarakat pendatang yang akan mendatangi IKN untuk bekerja hingga menetap di wilayah IKN untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Kata Kunci: Pembangunan, IKN, Tata Ruang, Hukum
| Item Type: | Thesis (Masters) | 
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) | 
| Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Hukum | 
| Depositing User: | Repository Administrator | 
| Date Deposited: | 27 Oct 2025 03:01 | 
| Last Modified: | 27 Oct 2025 03:01 | 
| URI: | http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2138 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year