KEABSAHAN HUKUM AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI PPAT DI WILAYAH KERJA YANG BERBEDA

CHYNTIA DEVIRA PUTRI INDARTO, 12222047 (2024) KEABSAHAN HUKUM AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI PPAT DI WILAYAH KERJA YANG BERBEDA. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Chyntia.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I -Chyntia.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - Chyntia.pdf Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - Chyntia.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Chyntia.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Chyntia.pdf Download (3MB)

Abstract

Notaris dan PPAT selaku pejabat umum memiliki kewenangan yang berbeda, perbedaan tersebut tergambar dengan jelas dari lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan, tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta-akta autentik tertentu, serta sistem pembinaan dan pengawasannya. Masing-masing instansi tersebut mempunyai kewenangan dalam pengaturan formasi jabatan. Untuk itu, dengan kewenangan yang berbeda ini perlu dilakukan penelitian mengenai akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris atau PPAT yang berkedudukan pada wilayah kerja yang berbeda, serta akibat dan tanggung jawab yang dapat diterima oleh Notaris maupun PPAT dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan perbedaan wilayah kerja antara Notaris dan PPAT dalam hal pembuatan akta otentik. Adapun hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa antara Notaris dan PPAT yang memiliki wilayah kerja yang berbeda dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, yaitu adanya pihak yang merasa dirugikan dalam akta yang dibuat Notaris maupun PPAT. Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT dengan wilayah kerja yang berbeda telah melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf g UUJN Perubahan dan dalam Pasal 7 ayat 1 Perubahan Peraturan Jabatan PPAT terkait dengan rangkap jabatan. Notaris dan PPAT yang berbeda wilayah kerja sudah tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik, akta yang dibuatnya tidak lagi memiliki pembuktian yang sempurna dan dapat dimungkinkan akta tersebut menjadi tidak sah yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut dapat dibatalkan dengan gugatan ke pengadilan. Dalam hal merangkap jabatan di wilayah kerja yang berbeda, Notaris maupun PPAT dapat dikenakan sanksi karena telah melanggar ketentuan yang ada. Sanksi yang dikenakan kepada Notaris maupun PPAT dapat berupa ganti rugi, teguran, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Kata Kunci: Pelanggaran, Notaris dan PPAT, Akta Autentik, Sanksi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	27 Oct 2025 04:03
Last Modified:	27 Oct 2025 04:03
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2142

Actions (login required)

View Item

Downloads