Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Keputusan Rapat Berdasarkan Notulen Rapat dari Klien dihubungkan dengan Prosedur Pembuatan Akta Autentik (VerlijDen) (Studi Kasus Putusan MA No 20 PK/Pid/2010)

MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR, 12222070 (2024) Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Keputusan Rapat Berdasarkan Notulen Rapat dari Klien dihubungkan dengan Prosedur Pembuatan Akta Autentik (VerlijDen) (Studi Kasus Putusan MA No 20 PK/Pid/2010). Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - insanul kautsar.pdf Download (5MB)
	Text (BAB I) bab I - insanul kautsar.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - insanul kautsar.pdf Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - insanul kautsar.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - insanul kautsar.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - insanul kautsar.pdf Download (3MB)

Abstract

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (disebut juga PKR) yang merupakan hasil dari notulen Rapat Pembina Yayasan yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan dalam akta notaris. Dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut notaris tidak ikut hadir dalam rapat dan hanya membuat akta berdasarkan risalah rapat dibawah tangan, maka notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap. Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus mengetahui ketentuan mengenai perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta tersebut. Namun dalam praktiknya masih ada notaris yang melanggar hal tersebut sehingga menyebabkan akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum, seperti halnya kasus yang menimpa notaris dalam Putusan Mahmah Agung Nomor 20 PK/Pid/2010 yang dinyatakan telah melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, baik karena disengaja maupun karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama adalah mengenai akibat hukum dari akta pernyataan keputusan rapat yang melanggar ketentuan dalam anggaran dasar; dan yang kedua adalah mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan pernyatan keputusan rapat pada rapat yayasan yang dikategorikan cacat hukum tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian berupa bentuk penelitian yuridis normative. Penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat harus berdasarkan dengan verljijden, anggaran dasar maupun norma hukum, supaya tidak menyebabkan akta menjadi cacat hukum menimbulkan kerugian kepada para pihak dan juga menjadi paying hukum untuk notaris agar tidak terseret dalam kasus pidana. Dengan begitu notaris herus menerapkan prinsip kehati-hatian. Kata Kunci: Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Prinsip Kehati-Hatian Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	28 Oct 2025 02:08
Last Modified:	28 Oct 2025 02:08
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2145

Actions (login required)

View Item

Downloads