BATASAN PERBUATAN HUKUM ATAS NAMA ORANG DEWASA YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN

CAKRA MANGGALA GANDA, 12223052 (2025) BATASAN PERBUATAN HUKUM ATAS NAMA ORANG DEWASA YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Cakra Manggala.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - Cakra Manggala.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - Cakra Manggala.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - Cakra Manggala.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Cakra Manggala.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Cakra Manggala.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Batasan Perbuatan Hukum Atas Nama Orang Dewasa yang Berada dalam Pengampuan Tujuan penelitian ini untuk menganalisis menganalisis batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan, khususnya bagi penyandang disabilitas, dalam konteks perlindungan hak-hak hukum mereka, dan kewenangan yang dapat diberikan kepada pihak yang bertindak atas nama penyandang disabilitas dalam perbuatan hukum. Tipe penelitian ini ialah doktrinal atau normatif. Dalam studi ini digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Analisis bahan hukum mencakup analisis deskriptif dan interpretatif. Hasil analisis menyatakan 1) Orang dewasa dalam pengampuan, khususnya penyandang disabilitas mental atau intelektual, memiliki batasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk melindungi mereka dari potensi kerugian. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata, individu dalam pengampuan tidak dapat melakukan tindakan hukum tertentu tanpa persetujuan pengampu. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa batasan tersebut harus tetap menghormati hak-hak dasar individu yang diampu. 2) Pengampu memiliki kewenangan untuk mewakili individu yang diampu dalam perbuatan hukum, termasuk pengelolaan aset dan keputusan keuangan. Kewenangan ini harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas demi kepentingan terbaik individu yang diampu. Pengawasan pengadilan dan pendidikan bagi pengampu diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan perlindungan hak-hak individu yang diampu. Kata Kunci: kewenangan pengampu, perbuatan hukum, perlindungan hukum disabilitas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	26 Nov 2025 02:32
Last Modified:	26 Nov 2025 02:32
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2235

Actions (login required)

View Item

Downloads