KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH DARI KEPALA DESA SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH

ADE MUHTAR RIYADI, 12124073 (2025) KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH DARI KEPALA DESA SEBAGAI DASAR PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) cover - Ade Muhtar.pdf Download (11MB)
	Text (BAB I) bab i - Ade Muhtar.pdf Download (10MB)
	Text (BAB II) bab ii - Ade Muhtar.pdf Download (8MB)
	Text (BAB III) bab iii - Ade Muhtar.pdf Download (9MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Ade Muhtar.pdf Download (5MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Ade Muhtar.pdf Download (4MB)

Abstract

Perrnasalahan legalitas Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam sistem hukurn pertanahan Indonesia menjadi isu penting mengingat masih banyak: tanah di wilayah pedesaan yang belum terdaftar, di mana bukti kepemilikan hanya didasarkan pada SKT yang diterbitkan oleh kepala desa. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukurn, khususnya dalam transaksi jual beli tanah, karena SKT secara norrnatif bukanlah alat bukti kepemilikan yang mutlak. Kedudukan SKT dalam peralihan hak milik atas tanah menurut peraturan perundang-undangan, kewenangan kepala desa dalam penerbitannya, serta implikasinya terhadap kepastian hukurn bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukurn terkait SKT, menilai kewenangan kepala desa dalam menerbitkannya, dan mengkaji pengaruh SKT dalam proses peralihan hak milik atas tanah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, melalui penelaahan peraturan, doktrin hukurn, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKT memiliki kedudukan hukurn terbatas, hanya berfungsi sebagai alas hak atau bukti penguasaan fisik yang bersifat administratif, sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997. SKT tidak memiliki kekuatan pembuktian setara akta otentik maupun sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, pembatasan kewenangan kepala desa dalam penerbitan SKT, serta optimalisasi peran BPN dalam percepatan pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukurn. Kata Kunci: Hak Milik, Kepala Desa, Surat Keterangan Tanah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	11 Mar 2026 02:57
Last Modified:	11 Mar 2026 02:58
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2412

Actions (login required)

View Item

Downloads