TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA

ESTHER YULIANAWATI SETIAWAN, 12124067 (2025) TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) cover - Esther Yulianawati.pdf Download (9MB)
	Text (BAB I) bab i - Esther Yulianawati.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab ii - Esther Yulianawati.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab iii - Esther Yulianawati.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Esther Yulianawati.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Esther Yulianawati.pdf Download (4MB)

Abstract

Fenomena penerbitan sertipikat hak milik ganda oleh Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem administrasi pertanahan Indonesia yang seharusnya menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertolak dari permasalahan adanya dugaan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) oleh ATR/BPN dalam penerbitan sertipikat ganda, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang hak sah. Rumusan masalah difokuskan pada analisis unsur-unsur perbuatan melanggar hukum oleh ATR/BPN serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, teori hukum, serta studi kasus Putusan No. 79 PK/TUN/2018 sebagai yurisprudensi relevan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis integratif mengenai tanggung jawab perdata lembaga negara atas kelalaian administratif dalam penerbitan sertipikat tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat ganda yang dilakukan tanpa verifikasi menyeluruh melanggar asas kehati-hatian dan memenuhi kriteria pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiel, tetapi juga mencakup kerugian imateriil dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ATR/BPN dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Disarankan agar ATR/BPN memperkuat sistem pengawasan dan digitalisasi data pertanahan guna mencegah konflik agraria di masa mendatang. Kata Kunci: Sertipikat Ganda, Pertanggungjawaban Perdata, Kepastian Hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	11 Mar 2026 03:43
Last Modified:	11 Mar 2026 03:43
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2418

Actions (login required)

View Item

Downloads