KEPASTIAN HUKUM PETOK D TERHADAP PENERBITAN IZIN PEMAKAIAN TANAH OLEH PEMERINTAH KEPADA PIHAK KETIGA (Studi Kasus Putusan 571/PDT.G/2013/PN.SBY)

Dedy Wahyu Asari, 12223083 (2025) KEPASTIAN HUKUM PETOK D TERHADAP PENERBITAN IZIN PEMAKAIAN TANAH OLEH PEMERINTAH KEPADA PIHAK KETIGA (Studi Kasus Putusan 571/PDT.G/2013/PN.SBY). Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) cover - Dedy Wahyu Asari.pdf Download (7MB)
	Text (BAB I) bab i - Dedy Wahyu Asari.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab ii - Dedy Wahyu Asari.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab iii - Dedy Wahyu Asari.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Dedy Wahyu Asari.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Dedy Wahyu Asari.pdf Download (4MB)

Abstract

Sistem pertanahan yang ada di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA terdapat beberapa Peraturan yang baru pertama kali diterapkan, seperti Negara memeiliki kewenangan hak menguasai sebagai amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian keberadaan Petok D yang sebelumnya dianggap sebagai bukti hak atas penguasaan tanah tidak terakomodir dalam hak yang diakui dalam UUPA. Sebagai wujud kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara, maka Petok D tetap diakui dan dijadikan bukti permulaan dalam proses hak konversi dan menjadi bukti permulaan juga pada sengketa tanah yang belum bersertifikat. Meskipun sudah diakui keberadaannya, secara praktik pertanahan sering terjadi sengketa yang berasal dari Petok D, terutama ketika Negara memiliki hak menguasai tanah sehingga memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin pemakaian tanah (IPT). Dalam penerbitan tersebut sering kali tanpa melakukan tinjauan secara langsung sehingga tanah yang diterbitkan tersebut sebenarnya sudah dikuasai oleh masyarakat berdasarkan kepemilikan Petok D. Salah satu contoh dari konflik IPT dan Petok D adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Sby, dimana pada perkara tersebut tergugat melakukan gugatan berdasarkan IPT yang dimilikinya untuk membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan bahwa orang lain merupakan pemilik hak yang atas tanah yang sah atas tanah tersebut. Majelis hakim dalam amar putusannya menolak sepenuhnya gugatan yang disampaikan oleh tergugat, hal ini mengakibatkan bahwa dalam penerbitan IPT yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi dikarenakan terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konflik semacam ini, kesadaran masyarakat terhadap sistem pertanahan di Indonesia masih rendah, peran Notaris sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris secara tidak langsung menjadi mekanisme preventif, yang bertujuan untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap sengketa. Kata Kunci : UUPA, Petok D, IPT, Notaris.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	11 May 2026 07:10
Last Modified:	11 May 2026 07:10
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2535

Actions (login required)

View Item

Downloads