TANGGUNG JA WAB HUKUM KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATASTANAH

MOCHAMMAD LUKMAN WICAKSONO, 12223034 (2025) TANGGUNG JA WAB HUKUM KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATASTANAH. Masters thesis, Universitas Narotama.

[img] Text (COVER)
cover - Lukman Wicaksono.pdf

Download (7MB)
[img] Text (BAB I)
bab i - Lukman Wicaksono.pdf

Download (13MB)
[img] Text (BAB II)
bab ii - Lukman Wicaksono.pdf

Download (17MB)
[img] Text (BAB III)
bab iii - Lukman Wicaksono.pdf

Download (22MB)
[img] Text (BAB IV)
bab iv - Lukman Wicaksono.pdf

Download (4MB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
daftar pustaka - Lukman Wicaksono.pdf

Download (6MB)

Abstract

Permasalahan tumpang tindih sertipikat hak atas tanah di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kepemilikan, dan sengketa yang berkepanjangan di masyarakat. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai lembaga yang berwenang dalam administrasi pertanahan memiliki kewajiban untuk memastikan penerbitan sertipikat tanah dilakukan secara sah, akurat, dan transparan. N amun, dalam praktiknya masih kerap terjadi penerbitan sertipikat ganda akibat kelemahan sistem administrasi, kesalahan verifikasi data, maupun adanya praktik mafia tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih sehingga ATR/BPN dapat dimintai pertanggungjawaban, serta menelaah akibat hukum yang timbul dari permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum ATR/BPN, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk mencegah dan menyelesaikan kasus sertipikat tanah yang tumpang tindih, demi mewujudkan sistem pertanahan yang adil, tertib, dan berkepastian hukum. Kata Kunci: ATR/BPN, tumpang tindih sertipikat tanah, pertanggungjawaban hukum, kepastian hukum

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User: Repository Administrator
Date Deposited: 11 May 2026 07:52
Last Modified: 11 May 2026 07:52
URI: http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2539

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year