PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( STUDI PUTUSAN MA NO 65 PK/TUN/2023 )

NIA ANDALUSIA, 12224028 (2025) PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( STUDI PUTUSAN MA NO 65 PK/TUN/2023 ). Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Nia.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - Nia.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - Nia.pdf Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - Nia.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Nia.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Nia.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui penerapan prinsip proporsionalitas, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/TUN/2023 sebagai objek kajian utama. Pengaturan batas kewenangan PPAT dalam PP 37/1998 jo. PP 24/2016 sering menimbulkan persoalan ketika diterapkan secara rigid, khususnya di kawasan perbatasan administratif yang dalam praktik berfungsi sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum yang bersifat formal dan tuntutan keadilan substantif dalam pelayanan pertanahan. Permasalahan tersebut tampak dalam sanksi pemberhentian yang dijatuhkan MPPD kepada PPAT karena dianggap membuat akta di luar wilayah kerja. Mahkamah Agung, melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menyatakan bahwa sanksi tersebut tidak proporsional karena tidak mempertimbangkan tingkat pelanggaran, tidak adanya kerugian hukum, serta fungsi pembinaan dalam pengawasan jabatan. Putusan ini menandai perkembangan penting dalam praktik hukum administrasi, karena proporsionalitas digunakan sebagai standar yuridis untuk menilai kewajaran tindakan pejabat publik. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang terkait dengan kewenangan PPAT serta penerapan asas proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsionalitas berperan menyeimbangkan legalitas formal dengan keadilan substantif, sehingga batas wilayah kerja PPAT tidak seharusnya diterapkan secara kaku, tetapi ditafsirkan sesuai tujuan sosial dari pelayanan pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman teknis yang lebih adaptif oleh ATR/BPN untuk mengatur batas wilayah kerja PPAT secara proporsional, sehingga norma administratif tetap terjaga namun tidak mengabaikan kemanfaatan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, proporsionalitas dapat berfungsi efektif sebagai instrumen korektif terhadap kekakuan norma, sekaligus memperkuat kepastian hukum yang berkeadilan. Kata kunci: PPAT, wilayah kerja, kepastian hukum, proporsionalitas, hukum administrasi negara.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 May 2026 02:22
Last Modified:	13 May 2026 02:22
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2585

Actions (login required)

View Item

Downloads