TIDAK TERPENUHINYA PRINSIP SUKARELA KEANGGOTAAN KOPERASI SEBAGAI DASAR PENDIRIAN DALAM ISI AKTA KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

NIZAR ZAMAN, 12224037 (2026) TIDAK TERPENUHINYA PRINSIP SUKARELA KEANGGOTAAN KOPERASI SEBAGAI DASAR PENDIRIAN DALAM ISI AKTA KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) halaman judul - Nizar Zaman.pdf Download (8MB)
	Text (BAB I) bab i - Nizar Zaman.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab ii - Nizar Zaman.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab iii - Nizar Zaman.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Nizar Zaman.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Nizar Zaman.pdf Download (4MB)

Abstract

Koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Salah satu prinsip fundamental dalam koperasi adalah prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini menuntut adanya kehendak bebas dari setiap pendiri dan anggota koperasi sejak tahap pendirian. Namun, dalam praktik pendirian Koperasi Desa Merah Putih, yang merupakan program percepatan pembangunan ekonomi desa, ditemukan indikasi penyimpangan terhadap prinsip sukarela, berupa keanggotaan yang bersifat formalistik dan berpotensi mengandung unsur paksaan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelanggaran prinsip sukarela dapat dijadikan dasar pembatalan isi Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang dibuat oleh notaris, serta untuk mengkaji akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat tanpa terpenuhinya prinsip sukarela. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip sukarela merupakan syarat materiil yang esensial dalam pendirian koperasi. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat dikualifikasikan sebagai cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya perjanjian. Akibatnya, Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang dibuat tanpa prinsip sukarela berpotensi untuk dimohonkan pembatalannya. Selain itu, pelanggaran prinsip sukarela juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum notaris, yang berkewajiban memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta pendirian koperasi. Dengan demikian, prinsip sukarela tidak hanya berfungsi sebagai asas etik koperasi, tetapi juga sebagai norma hukum yang menentukan keabsahan akta pendirian koperasi dan menjamin kepastian hukum bagi para anggotanya. Kata Kunci: prinsip sukarela, koperasi desa merah putih, akta pendirian koperasi, notaris, keabsahan akta.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 May 2026 02:30
Last Modified:	13 May 2026 02:30
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2587

Actions (login required)

View Item

Downloads