KOHERENSI PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN PRINSIP SYARIAH

FIRONIKA TRI ASNI DEWI, 12223071 (2025) KOHERENSI PEMBIAYAAN MULTIJASA DENGAN PRINSIP SYARIAH. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - FIRONIKA.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - FIRONIKA.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - FIRONIKA.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - FIRONIKA.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - FIRONIKA.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - FIRONIKA.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Koherensi Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Syariah yang dilatarbelakangi oleh perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menyediakan produk pembiayaan berbasis syariah, termasuk pembiayaan multi jasa. Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip syariah, setiap akad yang dilakukan harus sesuai dengan kaidah fiqh muamalah serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan problematika terkait kesesuaian akad dengan prinsip syariah serta kedudukan akta notaris apabila tidak selaras dengan fatwa DSN. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) apakah akad pembiayaan multi jasa pada LKS koheren dengan prinsip ekonomi syariah, dan (2) apa kedudukan akta notaris yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis kesesuaian akad pembiayaan multi jasa pada LKS dengan prinsip ekonomi syariah, serta (2) untuk menganalisis kedudukan akta notaris yang bertentangan dengan fatwa DSN dalam perspektif hukum positif maupun hukum syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan multi jasa pada dasarnya dapat dikategorikan koheren dengan prinsip syariah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Adapun akta notaris yang tidak sesuai dengan fatwa DSN secara hukum positif tetap berkedudukan sebagai akta otentik sepanjang memenuhi ketentuan dalam Undang- Undang Jabatan Notaris, namun dari perspektif syariah berpotensi kehilangan legitimasi substansial karena tidak sejalan dengan prinsip syariah yang menjadi dasar operasional LKS. Kata kunci: pembiayaan multi jasa, prinsip syariah, akta notaris, fatwa DSN.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 May 2026 03:25
Last Modified:	13 May 2026 03:25
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2590

Actions (login required)

View Item

Downloads