KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM

INDI NAIDHA WULANDARI, 12124004 (2026) KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) halaman judul - Indi Naidha.pdf Download (5MB)
	Text (BAB I) bab i - Indi Naidha.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab ii - Indi Naidha.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab iii - Indi Naidha.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Indi Naidha.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Indi Naidha.pdf Download (4MB)

Abstract

Dinamika permasalahan pemilu selalu berkelindan pada masalah-masalah klasik yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan seperti money politics yang telah berlangsung lama bahkan berlangsung sepanjang pemilu dijalankan secara langsung dan dipilih oleh rakyat. Praktik money politics apabila tanpa adanya upaca pencegahan tidak saja mencederai prinsip demokrasi tetapi menghasilkan politisi yang koruptif. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelaksanan mengawasi jalannya pemilu memiliki peran vital yang perlu dioptimalisasi. Akan tetapi, posisi bawaslu hari ini justru tidak memiliki posisi strategis dalam mengawasi pelaksanaan pemilu terutama pada sentra gakkumdu yang menempatkan bawaslu dalam posisi yang subordinatif dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan. Walaupun kewenangan bawaslu telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tetap saja terdapat keterbatasan kewenangan bawaslu. Kompleksitas dari permasalahan money politics membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis masyatakat, reformasi regulasi, dan reformasi lembaga bawaslu. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk meninjau kewenangan bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sehingga memungkinkan menjadi pondasi gerak lembaga bawaslu kedepan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normative, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan kondisi sosiologi dari masyarakar. Hasil penelitian menunjukan bahwa reformasi regulasi tidaklah cukup untuk menjawab permasalahan money politics, tetapi membutuhkan pendekatan integratif terhadap kondisi sosial masyarakat dan membutuhkan reformasi kelembagaan yang menyeluruh dalam tubuh Bawaslu. Kata Kunci: Kewenangan bawaslu, Pemilihan umum, Money politics.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 May 2026 06:45
Last Modified:	13 May 2026 06:45
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2596

Actions (login required)

View Item

Downloads