PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KESALAHAN PENCATATAN DAFTAR HITAM NASIONAL PADA SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

NOVY TANDI HENDRATA, 02124071 (2026) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KESALAHAN PENCATATAN DAFTAR HITAM NASIONAL PADA SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) COVER - Novy.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) bab I - Novy.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - Novy.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - Novy.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Novy.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Novy.pdf Download (2MB)

Abstract

Kesalahan pencatatan Daftar Hitam Nasional (DHN) dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi bagi pihak yang tercatat, khususnya dalam mengakses layanan keuangan. SLIK sebagai instrumen informasi kredit memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, namun dalam praktiknya tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan administratif maupun substantif dalam pengelolaan data debitur. Kesalahan pencatatan tersebut dapat berdampak pada hilangnya hak keperdataan, terganggunya reputasi, serta terhambatnya akses pembiayaan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan pencatatan DHN dalam SLIK yang menimbulkan kerugian, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas kesalahan pencatatan dapat dikenakan kepada lembaga pelapor maupun otoritas pengelola sistem berdasarkan prinsip tanggung jawab administratif, perdata, dan perlindungan konsumen. Selain itu, pihak yang dirugikan memiliki upaya hukum melalui mekanisme keberatan dan koreksi data kepada pelaku usaha jasa keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, pengaduan konsumen, penyelesaian sengketa alternatif, serta gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan data SLIK guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kesalahan Pencatatan, Otoritas Jasa Keuangan, Daftar Hitam Nasional, Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 May 2026 07:04
Last Modified:	13 May 2026 07:04
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2598

Actions (login required)

View Item

Downloads