PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PADA JALAN PROVINSI DAN/ATAU NASIONAL

BUDI BASUKI, 02124125 (2026) PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PADA JALAN PROVINSI DAN/ATAU NASIONAL. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) COVER - budi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) bab I - budi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - budi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - budi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - budi.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - budi.pdf Download (2MB)

Abstract

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PADA JALAN PROVINSI DAN/ATAU NASIONAL Oleh : Budi Basuki Pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pemungutan retribusi oleh pemerintah kabupaten/kota pada ruas jalan provinsi dan/atau nasional yang menimbulkan permasalahan hukum terkait kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio legis Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menilai keabsahan pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah kabupaten/kota pada ruas jalan provinsi dan/atau nasional dalam perspektif hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio legis Pasal 43 ayat (3) mengandung prinsip pembatasan kewenangan dalam pemanfaatan jalan sesuai klasifikasinya, sehingga pemerintah kabupaten/kota hanya berwenang memungut retribusi pada jalan yang menjadi kewenangannya. Pemungutan retribusi pada jalan provinsi dan/atau nasional tanpa dasar kewenangan yang sah merupakan tindakan melampaui kewenangan (ultra vires) dan bertentangan dengan asas legalitas. Oleh karena itu, keabsahan pemungutan retribusi hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada pelimpahan kewenangan atau kerja sama antar pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih jelas guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan menjamin kepastian hukum dalam pemungutan retribusi parkir. Kata Kunci: Retribusi Parkir, Kewenangan, Asas Legalitas, Jalan Provinsi dan Nasional, Hukum Administrasi Negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 May 2026 07:17
Last Modified:	13 May 2026 07:17
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2599

Actions (login required)

View Item

Downloads