URGENSI PEMBENTUKAN PERA TURAN DAERAH TENT ANG MEKANISME KOMPENSASI WARGA TERDAMPAK ZONASI RUANG TERBUKA HUJAU (RTH) DI KOTA SURABAYA

A. RIZA MUBARAK, 02124028 (2026) URGENSI PEMBENTUKAN PERA TURAN DAERAH TENT ANG MEKANISME KOMPENSASI WARGA TERDAMPAK ZONASI RUANG TERBUKA HUJAU (RTH) DI KOTA SURABAYA. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) halaman judul - Riza Mubarak.pdf Download (9MB)
	Text (BAB I) bab i - Riza Mubarak.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab ii - Riza Mubarak.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab iii - Riza Mubarak.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Riza Mubarak.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Riza Mubarak.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji Ratio legis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang mekanisme kompensasi bagi warga terdampak zonasi Ruang Terbuka Hijau dan apa ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kompensasi warga tedampak Zonasi Ruang Terbuka Hijau di kota Surabaya. Akar pemasalahan ini muncul ketika diberlakukan Undang Undang Cipta Kerja no. 11 tahun 2020 diganti dengan Peraturan Pengganti Undang Undang (PERPPU) no. 2 tahun 2022 kemudian disahkan oleh menjadi Undang Undang no. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Melalui PP No. 16 Tahun 2021 mengatur mekanisme Persetuan Bangunan Gedung sebagai instrumen kontrol pembangunan bangunan. Namun, Pasal 263 hanya mengatur dasar penolakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) jika tidak sesuai tata ruang, tanpa membuka ruang keberatan atau kompensasi bagi pemilik tanah yang lahannya terkena penetapan zonasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Peneltian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang Undangan (Statuta Approach) dan Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) sebagai bagian dari analisis hirarki peraturan yang relevan mulai dari Undang- Undang dasar 1945 sampai dengan turunan dibawahnya. Dalam kajian ini penulis mengangkat beberapa peristiwa hukum di kota Surabaya yang sering terjadi dalam upaya memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terbentur Zonasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penolakan permohonan Perizinan Bangunan Gedung, Banyak meninggalkan masalah yang berpotensi adanya gugatan warga masyarakat kepada Pemerintah Kota Surabaya. Dalam hal penulis mencoba menguraikan permasalahan yang terjadi mulai dari awal ditetapkan atau diploting sebuah kawasan atau peruntukan, Sampai dasar hukum apa yang dipakai dalam suatu peristiwa Hukum, yang menjadi dasar penolakan Permohonan bagi warga yang terdampak zonasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kekosongan hukum (Legal Vacuum) yang menjadi peraturan pelaksananya. Sebuah ke niscayaan bagi mahasiswa Ilmu Hukum dan warga masyarakat untuk mengetahui dan memahami langkah langkah dan upaya hukum apa yang bisa di tempuh untuk memperoleh kepastian hukum bagi warga terdampak zonasi Ruang Terbuka Hijau. Kata Kunci: Ratio legis, Peruntukan Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau, Kompensasi warga terdampak Ruang Terbuka Hijau, Perizinan Perencanaan Bangunan Gedung (PBG), Perizinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 May 2026 08:03
Last Modified:	13 May 2026 08:03
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2603

Actions (login required)

View Item

Downloads