KRITERIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

AGNES VISCA HEMASKESUMA WIDODO, 12124007 (2026) KRITERIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Agnes.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - Agnes.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - Agnes.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - Agnes.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Agnes.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Agnes.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis kriteria pendelegasian kewenangan dalam pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta mengkaji akibat hukum dari penarikan kewenangan perizinan berusaha oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah provinsi yang mengakibatkan terjadinya sentralisasi kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan terhadap isu hukum yang dikemukakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria pendelegasian kewenangan dalam pelaksanaan perizinan pertambangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menugaskan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional pertambangan. Selain itu, pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan terbatas pada usaha pertambangan bahan galian C. Penarikan kewenangan perizinan usaha pertambangan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat mengakibatkan perubahan pengelolaan kewenangan yang sebelumnya berada pada pemerintah daerah, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Kata kunci: Pendelegasian, Kewenangan, Pertambangan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	07 Sep 2026 02:46
Last Modified:	07 Sep 2026 02:52
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2677

Actions (login required)

View Item

Downloads