KEDUDUKAN HUKUM SITA KEPAILITAN TERHADAP SITA PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Antonius Youngky Adrianto Jarman, 12124005 (2026) KEDUDUKAN HUKUM SITA KEPAILITAN TERHADAP SITA PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - antonius.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) bab I - antonius.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - antonius.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - antonius.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - antonius.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - antonius.pdf Download (3MB)

Abstract

Dalam upaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak dalam sengketa aset, Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Masalah muncul ketika terjadi benturan antara Sita Umum dalam kepailitan yang bersifat privat-kolektif dengan Sita Pidana yang bersifat publik-represif terhadap objek aset yang sama. Kasus First Travel menjadi salah satu contoh kompleksitas sengketa di mana aset yang seharusnya menjadi boedel pailit untuk dibagikan kepada kreditur (jamaah) justru dirampas untuk negara melalui putusan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik sita umum dan sita pidana pada TPPU serta mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antara Kurator dan Penyidik/Penuntut Umum. Peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Kepailitan mengamanatkan penghentian segala sitaan lain sejak putusan pailit, dalam praktiknya Sita Pidana sering kali diutamakan demi kepentingan publik yang lebih tinggi. Kurator memiliki peran krusial sebagai pihak ketiga beritikad baik yang dapat mengajukan keberatan (derden verzet) melalui mekanisme PERMA Nomor 1 Tahun 2022 guna melindungi hak-hak kreditur atas aset yang tidak terkait langsung dengan kejahatan. Perlu adanya harmonisasi regulasi yang lebih tegas guna memberikan kepastian hukum dan keadilan distributif bagi kreditur yang jujur. Kata Kunci: Kepailitan, Sita Umum, Sita Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kurator.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	07 Sep 2026 02:49
Last Modified:	07 Sep 2026 02:51
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2678

Actions (login required)

View Item

Downloads