KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENYELENGGARAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

EKO PERRYAWAN ARIPIN, 12124014 (2026) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENYELENGGARAKAN KAWASAN TANPA ROKOK. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - eko.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) bab I - eko.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - eko.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - eko.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - eko.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - eko.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mempermasalahan mengenai batasan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik dalam implmentasi maupun penegakan hukumnya, karena ketentuan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak jelas mengatur mengenai batasan kewenangan tersebut, khususnya batasan kewenangan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Permasalahan hukum sebagai isu hukum dalam penelitian ini adalah batasan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta sinergi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok menetapkan kriteria penetapan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kawasan Tanpa Rokok yang dimiliki, dikelola, dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan badan usaha swasta yang Perizinan Berusahanya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk sinergi yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah dilakukan terhadap penyusunan kebijakan Daerah terkait dengan KTR, pencegahan dan pengendalian dalam KTR, pembinaan dan pengawasan, dan penegakan terhadap pelanggaran KTR. Untuk mengatasi permasalahan ini, disarankan agar dilakukan penyelarasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Kawasan Tanpa Rokok serta membuat rencana aksi bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Kewenangan, sinergi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	07 Sep 2026 03:40
Last Modified:	07 Sep 2026 03:40
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2683

Actions (login required)

View Item

Downloads