POLITIK HUKUM KETERLIBATAN ANGGOTA POLRI AKTIF DALAM JABATAN PEMERINTAH

FERNANDA DE JESUS M. MAIA, 12124105 (2026) POLITIK HUKUM KETERLIBATAN ANGGOTA POLRI AKTIF DALAM JABATAN PEMERINTAH. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - fernanda.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - fernanda.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - fernanda.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - fernanda.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - fernanda.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - fernanda.pdf Download (3MB)

Abstract

Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan kesempatan bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan anggota aktif tidak dapat mengisi di posisi sipil tanpa mengundurkan diri atau pension. Adanya kesampatan bagi Polri untuk masuk pada jabatan sipil dapat berpotensi mencederai semangat konstitusi yang sebelumnya telah diatur pada masa Orde Baru. Tujuan penelitian adalah menganalisis tujuan negara yang hendak dicapai dalam pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan menganalisis akibat hukum atas pengisian jabatan pemerintahan dari anggota Polri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Tipe penelitian adalah yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian berbasis undang-undang dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, sementara pengolahan bahan hukum melalui metode Milles & Huberman. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian membuktikan tujuan negara dalam pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah untuk memperkuat sinergi antara sektor keamanan dan birokrasi pemerintahan dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Akibat hukum atas pengisian jabatan pemerintahan dari anggota Polri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 adalah penyesuaian status hukum anggota Polri yang menjabat dalam pemerintahan dimana anggota polri yang sebelumnya menduduki jabatan pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan yang kini ditegaskan dalam putusan dianggap tidak sah secara hukum serta mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan terkait penunjukan dan pelaksanaan tugas anggota Polri dalam jabatan pemerintahan. Kata Kunci: Politik Hukum, Polri, Dampak Keterlibatan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	11 Sep 2026 06:57
Last Modified:	11 Sep 2026 06:57
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2688

Actions (login required)

View Item

Downloads