PENGENYAMPINGAN PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 103/Pid.B/2021/PN Slawi

MALIK BUANA SANTOSA, 12124063 (2026) PENGENYAMPINGAN PIDANA PENADAHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 103/Pid.B/2021/PN Slawi. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - malik.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) bab I - malik.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - malik.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - malik.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - malik.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - malik.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum tindak pidana penadahan ketika penadah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil ditangkap setelah perkara penggelapan sebagai tindak pidana asal telah lebih dahulu diputus oleh pengadilan. Permasalahan yang dikaji adalah apakah perkara penadahan dapat dibuka kembali dan diproses secara hukum setelah pelaku utama diputus, serta bagaimana mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap penadah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHP, KUHAP, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat ahli hukum pidana. Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP merupakan delik berdiri sendiri yang tidak bergantung pada pemidanaan pelaku utama penggelapan. Status DPO tidak menghapus pertanggungjawaban pidana sehingga ketika penadah tertangkap, proses penyidikan dan penuntutan tetap dapat dilanjutkan melalui mekanisme pemisahan berkas (splitsing) sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, perkara penadahan tetap dapat dibuka, diperiksa, dan diputus meskipun perkara penggelapan telah berkekuatan hukum tetap. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap penadah yang tertangkap belakangan tetap sah untuk dilanjutkan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana maupun ketentuan KUHAP. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum memperkuat koordinasi dalam pengejaran DPO serta memastikan penerapan prosedur

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	15 Sep 2026 02:57
Last Modified:	15 Sep 2026 02:57
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2694

Actions (login required)

View Item

Downloads