KEPASTIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN PASCA PERCERAIAN

IRFAH APRILLIA RAHMA, 12224024 (2026) KEPASTIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN PASCA PERCERAIAN. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - irfah.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) bab I - irfah.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - irfah.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - irfah.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - irfah.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - irfah.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelit ian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai kepast ian hukum terhadap status kepemilikan harta bersama yang dibebani Hak Tanggungan pasca perceraian, manakala tidak terdapat perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta. Latar belakang penelit ian ini didasarkan pada fenomena sosial di mana jangka waktu pelunasan kredit sering kali lebih lama dibandingkan usia perkawinan, sehingga menimbulkan sengketa atas aset yang masih menjadi jaminan bank apabila terjadi perceraian. Permasalahan utama yang dikaji adalah status kepemilikan harta bersama yang belum dibagi tersebut sebagai objek jaminan bagi kreditur serta bentuk penyelesaian hukum yang paling tepat dan berkeadilan bagi para pihak maupun pihak ketiga. Metode penelit ian yang penelit i gunakan adalah yuridis normat if dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri. Sumber bahan hukum mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, UndangUndang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Perbankan . Hasil penelit ian mengungkapkan bahwa meskipun secara normat if harta bersama dibagi sama rata pasca perceraian berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata, statusnya sebagai objek jaminan Hak Tanggungan menciptakan komplikasi yuridis di mana kewajiban pelunasan tetap menjadi tanggung jawab bersama secara tanggung renteng kepada bank. Temuan penelit ian melalui analisis putusan menunjukkan adanya variasi interpretasi hakim yang t idak seragam, mulai dar i pengesahan surat pernyataan di bawah tangan hingga penetapan kepemilikan sepihak, yang mengindikasikan adanya kekosongan norma yang konkret. Hal ini berpotensi merugikan posisi bank sebagai kreditur dan menghambat proses eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi. Penelit ian ini menyimpulkan bahwa kepast ian hukum dapat dicapai melalui sinkronisasi antara hukum keluarga dan hukum jaminan, serta perlunya edukasi preventif bagi masyarakat mengenai pemanfaatan perjanjian kawin pasca putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 guna melindungi hak kepemilikan dan meminimalkan risiko hukum di masa depan Kata Kunci : Harta Bersama, Hak Tanggungan, Perceraian, Perjanjian Kawin.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	23 Sep 2026 03:43
Last Modified:	23 Sep 2026 03:43
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2712

Actions (login required)

View Item

Downloads