PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025)

MUHAMMAD YUSUF RIZQI ZULKARNAIN, 02122043 (2026) PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - yusuf.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) bab I - yusuf.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - yusuf.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - yusuf.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - yusuf.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - yusuf.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pengujian formil atas suatu UndangUndang di Mahkamah Konstitusi termasuk dengan batu ujinya. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, prinsip keterbukaan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam hal pembantukan peraturan perundang-undangan. Prinsip keterbukaan sebagai prinsip hukum menekankan transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengaturan pengenai prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dimanifestasikan dalam Pasal 96 UUP3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ratio legis pengaturan hak partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UUP3 dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUUXXIII/2025. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan histori, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hak masyarakat pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dimulai orde lama hingga reformasi. Ratio legis Pasal 96 UUP3 dilandasi oleh landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Meskipun mengalami perubahan, perumusan Pasal 96 UUP3 masih meninggalkan beberapa persoalan khususnya belum terakomodirnya prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat secara sepenuhnya. Selain itu, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 64/PUUXXIII/2025 masih belum sesuai dengan prinsip keterbukaan. Mahkamah Konstitusi juga masih belum konsisten dengan yurisprudensi sebelumnya. Kata Kunci: prinsip hukum, prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, pembentukan peraturan perundang-undangan, judicial riview

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	02 Nov 2026 01:59
Last Modified:	02 Nov 2026 01:59
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2792

Actions (login required)

View Item

Downloads