PENANGANAN PELANGGARAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DINONAKTIFKAN OLEH PARTAI POLITIK

MODESTA VIRGINIA PUTRI CALPITTA PRASETYARINI, 02122055 (2026) PENANGANAN PELANGGARAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DINONAKTIFKAN OLEH PARTAI POLITIK. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - modesta.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) bab I - modesta.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - modesta.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - modesta.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - modesta.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - modesta.pdf Download (2MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional menempatkan partai politik sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi perwakilan, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kadernya yang menduduki jabatan publik, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah mekanisme penarikan atau pemberhentian keanggotaan (recall) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun demikian, praktik recall kerap menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan keberlanjutan proses penanganan pelanggaran etik maupun hukum terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah ditarik oleh partai politik. Permasalahan ini semakin menonjol pasca terjadinya sejumlah kasus penonaktifan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2025 yang memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan partai politik dalam mengakhiri status keanggotaan dan dampaknya terhadap mekanisme penegakan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU MD3, pengaduan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat dilakukan selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga ketika keanggotaan berakhir akibat recall, proses penyelidikan internal menjadi terhenti. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan partai politik dalam konteks pertanggungjawaban pejabat publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual, serta dilengkapi dengan analisis terhadap doktrin hukum, putusan relevan, dan praktik internal partai politik. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Partai Politik, Anggota DPR.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	03 Nov 2026 03:51
Last Modified:	03 Nov 2026 03:51
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2794

Actions (login required)

View Item

Downloads