KLAUSULA BAKU PEMBERIAN KUASA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA FIDUSIA

TOMO YOHANNES, 12216003 (2018) KLAUSULA BAKU PEMBERIAN KUASA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA FIDUSIA. Masters thesis, Universitas Narotama Surabaya.

	Text tomo yohanes fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text Tomo Yohanness.pdf Download (389kB)

Abstract

Tesis berjudul “Klausula Baku Pemberian Kuasa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia” merupakan penelitian yang difokuskan pada dua permasalahan yakni ratio legis pelarangan pencantuman klausula baku pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran dan kedudukan hukum akta fidusia yang dibuat oleh penerima jaminan fidusia berdasarkan klausula baku pemberian kuasa dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan jenis penelitian ini, maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum tersebut kemudian dikualifikasikan dan disistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ratio legis lahirnya ketentuan pelarangan pencantuman klausula baku pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran yakni terkait dengan asas keseimbangan dan asas keadilan. Selanjutnya, kedudukan hukum akta fidusia yang dibuat oleh penerima jaminan fidusia berdasarkan klausula baku pemberian kuasa dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah batal demi hukum karena kuasa yang digunakan perusahaan pembiayaan konsumen telah melanggar syarat objektif dari suatu perjanjian dan pemberian kuasa yang berbentuk klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan dengan asas keseimbangan dan asas keadilan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penulis yaitu pertama, seharusnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap undang-undang tidak hanya sekedar mensosialisasikan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, pemerintah juga harus mensosialisasikan ratio legis yang terkandung dalam setiap pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Kedua, seharusnya perusahaan pembiayaan konsumen tidak lagi mencantumkan klausula baku pemberian kuasa untuk menjaminkan objek yang dibeli konsumen secara angsuran dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Namun demikian apabila perusahaan pembiayaan konsumen menghendaki agar diberikan kuasa, maka perusahaan pembiayaan konsumen dapat membuatkan surat kuasa khusus tersendiri yang terpisah dari perjanjian pembiayaan konsumen untuk menjaminkan objek yang dibeli konsumen secara angsuran. Kata Kunci: klausula baku, kuasa, perjanjian

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	23 Jul 2018 02:59
Last Modified:	23 Jul 2018 02:59
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/334

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]