AKIBAT HUKUM PELANGGARAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI PROPINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (Studi Putusan Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS)

PUTRANTO ADI NUGROHO, 02113063 (2018) AKIBAT HUKUM PELANGGARAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI PROPINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (Studi Putusan Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS). Undergraduate thesis, Universitas Narotama Surabaya.

	Text Putranto Adi Nugroho fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (497kB)
	Text Putranto Adi Nugroho.pdf Download (241kB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera 1945 telah tegas dinyatakan bahwa “ Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik” dan sebagai wujud dari kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”, maka terhadap pelaksanaannya harus selalu mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal ini mengandung makna bahwa kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut memberikan makna adalah Negara Indonesia adalah negara demokrasi diantaranya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua yang kemudian dalam proses penyelenggaraannya terjadi sengketa tata usaha negara pemilihan yakni adanya gugatan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai masing-masing APEDIUS I MOTE, ST. dan FRENY ANOUW, S.IP melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/G/Pilkada /2016/PT.TUN.MKS tertanggal 06 Desember 2016 sebagai akibat tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 14/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 11/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor : 002/PS/PWSL.DGY.33.27/XI/2016 Tanggal 10 November 2016; Dari adanya fakta hukum tersebut selanjutnya di dapat permasalahan antara lain tentang apakah terjadi pelanggaran wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Dogiyai Propinsi Papua oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dan tentang apakah akibat hukum terhadap adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam register Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua. Dari hasil penelitian tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam perkara tersebut terbukti tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai merupakan pelanggaran wewenang karena bertentangan dengan Pasal 40 A ayat (1), ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 39 Huruf d angka 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2016 dan atas adanya putusan tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Kata kunci: Pelanggaran wewenang Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	07 Aug 2018 02:27
Last Modified:	15 Aug 2018 03:49
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/430

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]