PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMBILAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Abd. Rohman, 12214057 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMBILAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN KREDIT. Masters thesis, Universitas Narotama Surabaya.

	Text tesis abd rohman.pdf Download (2MB)
	Text tesis abd rohman fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sebab, ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia tanpa bantuan orang lain. Terlepas dari hal tersebut, manusia dalam hidupnya juga mempunyai 3 (tiga) kebutuhan pokok yaitu : kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan atau kredit. Pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi dengan utang, karena membeli barang dengan cara mencicil, sering dijumpai keadaan pembayarannya kurang atau tidak lancar (utangnya menjadi macet). Menghadapi pembiayaan yang macet tersebut, perusahaan leasing melalui debt collector sering melakukan aksinya yaitu: melakukan penyitaan kendaraan bermotor yang dikredit oleh lessor Oleh karena itu penulis mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAMBILAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN KREDIT” Dengan permasalahan sebagai berikut : Hubungan hukum antara debt collector dengan debitor. dan Bentuk perlindungan hukum terhadap debt collector yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Disimpulkan bahwa Hubungan hukum antara debt collector dengan debitor yakni debt collector dalam melakukan pekerjaannya bertindak sebagai lessor berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh lessor kepada debt collector untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitor. Landasan hukum bagi debt collector dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa dari lessor kepada debt collector sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus. Perlindungan hukum terhadap debt collector yang melakukan pengambilan kendaraan bermotor objek jaminan kredit dapat diterapkan apabila debt collector dalam melakukan aksinya tidak melanggar ketentuan Pasal 368 KUH Pidana tentang pemerasan. Selanjutnya perlindungan hukum ini terjadi karena dalam perjanjian leasing telah diperjanjikan pengesampingan terhadap Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pengambilan objek leasing tidak memerlukan putusan Hakim, dan pengambilan tersebut juga diperjanjikan antara lessor dengan lessee.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	03 Jan 2019 02:01
Last Modified:	03 Jan 2019 02:01
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/472

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]