PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI NOTARIS PELAKU PENGGELAPAN PAJAK JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps.)

Henny Hartati, 12214052 (2018) PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI NOTARIS PELAKU PENGGELAPAN PAJAK JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps.). Masters thesis, Universitas Narotama Surabaya.

	Text tesis henny hartati.pdf Download (4MB)
	Text tesis henny hartati fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Pada dekade belakangan ini, banyak oknum Notaris yang tersandung permasalahan hukum, baik permasalahan yang tidak disadari maupun yang disadari oleh oknum yang bersangkutan. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah penyalahgunaan kepercayaan dengan menggunakan uang pembayaran pajak jual-beli tanah yang dititipkan oleh klien kepada oknum Notaris yang bersangkutan, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps. tertanggal 04 Agustus 2015, bahwa AS dinyatakan sebagai terdakwa tindak pidana penggelapan. Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penelitian ini betujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara; dan mengenai sanksi pidana terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana penggelapan pajak jual beli tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, selanjutnya diadakan klasifikasi bahan hukum terkait, sehingga diketahui asas-asas hukumnya. Hasil penelitian ini yakni bahwa kewenangan Notaris dalam menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara yakni kewenangannya tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menerima dan membayarkan uang pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara. Sanksi pidana terhadap Notaris yang terlibat tindak pidana penggelapan pajak jual beli tanah, yakni terhadap notaris selaku PPAT yang bersangkutan perbuatannya telah terbukti memenuhi rumusan delik Pasal pidana dalam Pasal 372 KUHP. Adapun alasan pemberat yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam kasus ini yakni perbuatan Terdakwa sebagai Notaris tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembayaran untuk proses penerbitan sertifikat. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Notaris, Penggelapan, dan Pajak Jual Beli Tanah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	05 Jan 2019 03:00
Last Modified:	05 Jan 2019 03:00
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/492

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]