Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Penerapan Sistem Outsourcing Pada Perusahaan BUMN

Devid Riansah, 02114109 (2018) Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Penerapan Sistem Outsourcing Pada Perusahaan BUMN. Undergraduate thesis, Universitas Narotama Surabaya.

	Text DEVID RIANSAH 02114109.pdf Download (6MB)
	Text DEVID RIANSAH 02114109 Fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Salah satu polemik dalam ketenagakerjaan yang banyak mendapatkan sorotan adalah permasalahan outsourcing. Outsourcing dapat disebut juga sebagai perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis. outsourcing banyak dilakukan untuk menekan biaya pekerja/buruh (labour cost) dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh dibawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh. Sistem Outsourcing di Indonesia masih ada praktik menyimpang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, pekerja yang bekerja diperusahaan tersebut telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan BUMN sehingga banyak pekerja yang tidak dapat terpenuhi hak-hak normatifnya sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu diperlukan Tanggung gugat pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan sistem Outsourcing diperusahaan BUMN. Kata Kunci: Outsourcing, tanggung gugat pemerintah, perusahaan BUMN

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	11 Jan 2019 03:56
Last Modified:	11 Jan 2019 03:56
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/519

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]