PEMIDANAAN TERHADAP PARA PELAKU PROSTITUSI (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO.601/ PID.B/ 2019/ PN.SBY)

Ihwa Nul Padli, 02115093 (2019) PEMIDANAAN TERHADAP PARA PELAKU PROSTITUSI (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO.601/ PID.B/ 2019/ PN.SBY). Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) COVER.pdf Download (9MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (9MB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Download (9MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (9MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (9MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (9MB)

Abstract

Sejak ditutupnya lokalisasi Dolly oleh Walikota Surabaya, ternyata praktik prostitusi masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi seperti yang terjadi pada kasus prostitusi No.601/ Pid.B/ 2019/ PN.SBY yang dilakukan oleh Sdr.YEKNO. Namun dalam melakukan praktik prostitusi tersebut Sdr.YEKNO tidak berperan sendirian melainkan melibatkan pelaku lain seperti Pekerja Seks Komersial (PSK), pelanggan dan penyedia sarana prostitusi. Penyidik menjerat Sdr.YEKNO atas perbuatannya dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis cara para pelaku yang terlibat prostitusi dalam menjalankan perannya serta tanggung jawab pidana terhadap para pelaku yang terlibat prostitusi dan mengetahui apa saja kriteria muncikari dalam praktik prostitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sdr.YEKNO sebagai salah satu pelaku prostitusi menerima hukuman pidana yang diatur sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO, selama proses persidangan Sdr.YEKNO tidak terbukti sebagai mucikari, karena mucikari memiliki kriteria khusus dalam menjalankan perannya yaitu adanya pola komunikasi sosial yang dibangun antara mucikari, penyedia sarana prostitusi dan PSK, mucikari memiliki suatu pola komunikasi tertentu yang melibatkan oknum pemerintahan dan oknum penegak hukum dalam melindungi tindak pelacuran tersebut, adanya hukum yang mengatur saling keterhubungan masing-masing antar PSK dengan mucikari dan penyedia lokalisasi, mucikari umumnya menutupi pekerjaannya sebagai mucikari melalui pekerjaan sampingannya serta menjaga hubungan khusus dan memberi kebebasan kepada PSK untuk memilih pasangan kencannya. Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Prostitusi, Muncikari.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	21 Jul 2021 03:32
Last Modified:	19 May 2022 04:31
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/893

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]