TANGGUNG GUGAT NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN UPAH KARYAWAN DIBAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

ELMAS NABILAH SANI, 12217006 (2019) TANGGUNG GUGAT NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN UPAH KARYAWAN DIBAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA. Masters thesis, Universitas Narotama Surabaya.

	Text (HALAMAN JUDUL) COVER.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB)

Abstract

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak terlepas dari peranan karyawan yang dipekerjakan untuk membantu operasional kantornya. Dalam konstruksi hubungan antara Notaris sebagai Pejabat Umum dengan karyawan yang dipekerjakannya sampai saat ini masih terjadi kekaburan norma sehingga belum jelas apakah dalam hubungan tersebut tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga mewajibkan Notaris untuk memberikan upah kepada karyawannya sesuai dengan upah minimum Kabupaten/Kota. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang Apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan upah kepada karyawan di kantor Notaris dan Apakah tanggung jawab Notaris jika menerima gaji di bawah upah minimum kabupaten / kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya bertindak selaku pelaku pelaku hukum publik (public actor) dan selaku pelaku hukum keperdataan (civil actor). Dalam perannya selaku pelaku hukum perdata Notaris bertindak sebagaimana subyek hukum pada umumnya pada saat melakukan perbuatan keperdataan. Hal ini termasuk pula dalam hubungan antara Notaris dan karyawan Notaris yang didasarkan pada perjanjian kerja. Ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan mewajibkan untuk memberikan upah bagi karyawan sesuai dengan ketentuan upah minimum. Hal tersebut menjadi syarat obyektif dari perjanjian kerja yang dibuat antara Notaris dengan karyawannya dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. Notaris yang memberikan upah karyawannya dibawah ketentuan upah minimum dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Kata Kunci : Notaris, Karyawan Notaris, Upah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	21 Nov 2019 07:08
Last Modified:	04 Jul 2022 03:45
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/662

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]