PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan 770/Pid.B/2020/PN SDA)

ALDHY SYAEFULLAH RAMADAN, 02118010 (2022) PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan 770/Pid.B/2020/PN SDA). Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) cover.pdf Download (6MB)
	Text (BAB I) bab I.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab II.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab III.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab IV.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka dan lampiran.pdf Download (4MB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Karyawan Perusahaan Yang Melakukan Penggelapan.” Rumusan masalah penelitian ini adalah dapatkah pelaku penggelapan dalam perusahaan yang membayarkan kerugian secara berkala dipidana dan upaya hukum bagi korban agar kerugiannya kembali. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui pelaku penggelapan dalam perusahaan yang memiliki itikad baik melakukan pembayaran kerugian yang dilakukan secara berkala tetap dijatuhkan sanksi pidana dan agar dapat mengetahui upaya hukum yang dilakukan korban agar memperoleh kerugiannya kembali. manfaat penelitian ini manfaat teoritis agar dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan manfaat praktis agar dapat menjadi bahan masukan kepada hakim dan para penegak hukum lainnya dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang serupa. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan oleh Tjio Men wee seharusnya pada penerapan sanksi hukum yang didahulukan adalah sanksi hukum perdata dan sanksi hukum administrasi sehingga apabila sanksi-sanksi hukum tersebut kurang barulah dikenakan sanksi pidana bukan sanksi pidana yang didahulukan dan upaya hukum yang dapat dilakukan PT Samudera Baja Jaya Perkasa agar kerugiannya kembali yaitu dengan menggugat Tjio Men Wee dengan gugatan PMH. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hukum pidana asas Ultimum Remedium ini sangat diperlukan guna mempertimbangkan lebih dulu penggunaan sanksi hukum, yang dimana sanksi hukum perdata lebih dulu diterapkan sebelum dijatuhkannya sanksi pidana yang keras dan tajam dan Dalam upaya hukum PT Samudera Baja Jaya Perkasa dapat melakukan serangkaian upaya yang bersifat administratif atau perdata Kata kunci : pertanggungjawaban, penggelapan, tindak pidana, ultimum remedium.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	05 May 2023 03:58
Last Modified:	05 May 2023 03:58
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1556

Actions (login required)

View Item

Downloads