PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA MENURUT UUJN (UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS)

ANGGIE GRASCILLIA FRISKASARI, 12223040 (2025) PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA MENURUT UUJN (UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS). Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Anggie.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) bab I - Anggie.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - Anggie.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - Anggie.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Anggie.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Anggie.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam tesis ini, penulis membahas kewajiban ingkar dan status hukum kantor bersama dalam persekutuan perdata notaris di Indonesia. Berdasarkan Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), seorang notaris diwajibkan memastikan akta autentik yang dibuatnya sah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika dalam persekutuan perdata tersebut terdapat rencana untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan UUJN-P, notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta dan menolak perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 20 UUJN-P mendefinisikan persekutuan perdata sebagai kantor bersama notaris, sementara Pasal 1618 KUHPerdata menyebutkan bahwa persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikat untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dan membagi keuntungan. Persekutuan perdata notaris sering menjadi solusi bagi notaris yang menghadapi kendala biaya dalam membangun atau menyewa kantor untuk menjalankan profesinya. Namun, terdapat dua definisi yang berbeda terkait status hukum kantor bersama dalam persekutuan perdata notaris, yaitu di dalam KUHPerdata dan UUJN-P. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan pada Pasal 20 Ayat (2) UUJN-P yang seharusnya menggunakan istilah "profesi" bukan "jabatan", serta penghapusan Pasal 20 Ayat (3) yang memerlukan aturan lebih lanjut. Persekutuan perdata notaris menimbulkan hak dan kewajiban, baik bagi notaris terhadap akta dan kliennya, maupun antara notaris dengan rekan sekutunya, yang berhubungan dengan tanggung jawab yang tidak bersifat tanggung renteng. Saran yang diajukan dalam penulis ini antara lain, agar notaris yang bekerja dalam bentuk persekutuan perdata menjaga kerahasiaan akta. Selain itu, disarankan agar Majelis Pengawas Notaris, Ikatan Notaris Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut Peraturan Menteri mengenai Perserikatan Perdata Notaris, serta agar Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden melakukan perubahan pada UUJN-P untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai persekutuan perdata notaris yang diatur dalam peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana, guna memberikan kepastian hukum. Kata Kunci : Persekutuan Perdata Notaris, Kewajiban Ingkar, Kantor Bersama

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	25 Nov 2025 03:34
Last Modified:	25 Nov 2025 03:34
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2225

Actions (login required)

View Item

Downloads