KEDUDUKAN AHLI WARIS ATAS HARTA BAWAAN ORANG TUA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 56/PDT/2021/PT SMG)

AURA MAYSHINTA, 12223016 (2025) KEDUDUKAN AHLI WARIS ATAS HARTA BAWAAN ORANG TUA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 56/PDT/2021/PT SMG). Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Aura Mayshinta.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) bab I - Aura Mayshinta.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - Aura Mayshinta.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - Aura Mayshinta.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Aura Mayshinta.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Aura Mayshinta.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG, hakim berpendapat bahwa ahli waris dalam garis lurus ke atas lebih berhak menerima warisan daripada anak dan isteri pewaris, dengan alasan bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pergeseran kedudukan ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT SMG dan menganalisis kedudukan hukum akta jual beli harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri atau suami. Metode penelitiannya berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pergeseran kedudukan ahli waris antara lain hilangnya hak Terbanding I atas harta bersama yang terkait dengan tanah objek sengketa, hilangnya hak waris para ahli waris atas tanah objek sengketa, serta pengakuan orang tua pewaris sebagai ahli waris yang sah atas tanah objek sengketa. Selain itu, bagi Pembanding I, putusan ini memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang sebelumnya disengketakan. Sementara itu, kedudukan hukum akta jual beli harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri atau suami tidak sah menurut hukum. Hal ini disebabkan oleh kewajiban hukum yang mengharuskan persetujuan kedua belah pihak dalam transaksi yang melibatkan harta bersama, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, selama harta tersebut belum dibagi. Tanpa persetujuan yang sah, transaksi jual beli dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah oleh pengadilan. Kata Kunci: Pewarisan, Pergeseran Kedudukan, Harta Bawaan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	25 Nov 2025 07:35
Last Modified:	25 Nov 2025 07:35
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2233

Actions (login required)

View Item

Downloads