PENERAPAN PRINSIP KEPATUTAN DAN KEWAJARAN SEBAGAI BATASAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN DILUAR TEMPAT KEDUDUKANNYA

MIFTAHUL IBAD, 12223046 (2025) PENERAPAN PRINSIP KEPATUTAN DAN KEWAJARAN SEBAGAI BATASAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN DILUAR TEMPAT KEDUDUKANNYA. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) halaman judul - Miftahul Ibad.pdf Download (6MB)
	Text (BAB I) bab i - Miftahul Ibad.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab ii - Miftahul Ibad.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab iii - Miftahul Ibad.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Miftahul Ibad.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Miftahul Ibad.pdf Download (4MB)

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam berbagai urusan perdata. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib berkedudukan di wilayah yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan secara terus-menerus melaksanakan kewenangannya di luar tempat kedudukannya. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat Notaris yang menjalankan tugas di luar kedudukannya dengan dalih fleksibilitas pelaksanaan jabatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai batasan tindakan Notaris berdasarkan prinsip kepatutan dan kewajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana prinsip kepatutan dan kewajaran dapat diterapkan sebagai batasan dalam pelaksanaan jabatan Notaris di luar tempat kedudukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kepatutan dan kewajaran berperan penting dalam mengisi kekosongan norma yang tidak secara eksplisit mengatur larangan mutlak, namun tetap menuntut kehati-hatian dan profesionalisme Notaris. Prinsip ini mengacu pada nilai moral, etika, dan kebiasaan hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta menjadi ukuran dalam menilai layak atau tidaknya tindakan Notaris. Oleh karena itu, Notaris harus memahami batasan-batasan tersebut secara komprehensif untuk menjaga integritas profesi, kekuatan hukum akta yang dibuat, serta kepercayaan publik terhadap layanan kenotariatan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	12 May 2026 02:55
Last Modified:	12 May 2026 02:55
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2561

Actions (login required)

View Item

Downloads