KEPASTIAN HUKUM BATASAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI DASAR PENANGKAPAN TERDUGA TINDAK PIDANA TERORISME

RENA ALMAYDA, 02121066 (2025) KEPASTIAN HUKUM BATASAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI DASAR PENANGKAPAN TERDUGA TINDAK PIDANA TERORISME. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - rena.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - rena.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - rena.pdf Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - rena.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - rena.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - rena.pdf Download (3MB)

Abstract

Kejahatan termasuk terorisme, merupakan isu global yang dihadapi oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia. Peningkatan kejahatan, baik dalam jumlah maupun kompleksitasnya, terus berkembang seiring dengan adaptasi modus operandi pelaku kejahatan. Peristiwa terorisme seperti tragedi Bom Bali telah mendorong Indonesia untuk lebih serius dalam penanggulangan terorisme. Pemerintah Indonesia kemudian merumuskan Peraturan terkait dengan pemberantasan terorisme dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Salah satu elemen penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme adalah bukti permulaan yang cukup untuk melakukan tindakan hukum, seperti penangkapan atau penahanan terhadap tersangka. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan dasar bagi penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap individu yang diduga terlibat terorisme dengan bukti permulaan yang cukup, namun belum ada penjelasan rinci mengenai batasan yang jelas untuk bukti permulaan tersebut. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan hambatan dalam proses hukum, baik dalam menetapkan tersangka maupun dalam membuat Keputusan Hakim. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan bukti permulaan yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan mengevaluasi perlunya pengaturan lebih lanjut terkait norma bukti permulaan tersebut. Melalui pendekatan normatif dan peraturan perundang- undangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia. Kata kunci: Alat Bukti , Kejahatan, Tindak PidanaTerorisme

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	16 May 2026 03:11
Last Modified:	16 May 2026 03:11
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2617

Actions (login required)

View Item

Downloads