PENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA

JEHUDA ISIR, 12124013 (2026) PENERAPAN PRINSIP ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - jehuda.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) bab I - jehuda.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - jehuda.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - jehuda.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - jehuda.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - jehuda.pdf Download (2MB)

Abstract

Penerapan sanksi pidana dalam bidang perpajakan merupakan salah satu instrumen pentinguntuk menjaga kepatuhan Wajib Pajak sekaligus menjamin penerimaan negara. Namun, dalampraktiknya, penerapan sanksi pidana harus sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yang menekankan bahwa pidana merupakan upaya terakhir setelah seluruh mekanisme administratifdan non-penal ditempuh. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama: pertama, apa kriteriatindak pidana administrasi perpajakan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagai ultimumremedium; kedua, apa upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak apabila langsung dikenakan sanksi pidana sebelum sanksi administrasi diterapkan. Metode penelitian yangdigunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteriatindak pidana administrasi perpajakan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagai ultimumremedium meliputi perbuatan Wajib Pajak yang menimbulkan kerugian negara akibatketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan, baik berupa tidak menyampaikan ataumenyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar atau tidak lengkap, menolakpemeriksaan, maupun menggunakan dokumen atau pembukuan palsu. Sanksi pidana hanyaditerapkan apabila seluruh upaya administratif, termasuk pemungutan pajak dan penerapansanksi administrasi, telah dilakukan namun tidak berhasil menuntaskan kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa apabila Wajib Pajak langsung dikenakan sanksi pidanasebelum sanksi administrasi dijalankan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukanuntuk melindungi haknya. Pertama, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan (objection) ataubanding terhadap tindakan penyidikan melalui jalur pengadilan, Kedua, Wajib Pajak memilikihak mengajukan praperadilan dan Ketiga, Wajib Pajak dapat memanfaatkan mekanismepengungkapan sukarela (voluntary disclosure) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) danayat (3a) UU KUP serta UU Cipta Kerja. Kata kunci:Hukum pidana,Tindak Pidana,Pemerapan Prinsip Ultimum REMEDIUM

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	15 Sep 2026 02:18
Last Modified:	15 Sep 2026 02:18
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2692

Actions (login required)

View Item

Downloads